Ada sebuah adegan yang makin sering terjadi dalam rapat direksi perusahaan Indonesia tahun ini.

Investor bertanya: "Berapa emisi karbon operasional Anda tahun lalu?" Calon mitra strategis bertanya: "Sudah punya sustainability report yang bisa kami verifikasi?" Perbankan bertanya: "Apakah kegiatan usaha Anda masuk kategori hijau dalam TKBI?"

Dan jawabannya, di banyak perusahaan, masih sama: "Sedang kami siapkan."

Di 2026, jawaban itu semakin tidak cukup. Bukan karena tekanan tren semata, tapi karena di Indonesia, ESG sudah bergeser dari komitmen sukarela menjadi kewajiban hukum dengan regulator, investor, dan pemberi pembiayaan yang kini secara aktif meminta data, bukan narasi.

1. Apa Itu ESG dan Kenapa Perusahaan Tidak Bisa Lagi Mengabaikannya?

ESG adalah singkatan dari Environmental, Social, dan Governance kerangka penilaian kinerja non-keuangan perusahaan yang kini menjadi standar global dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

Yang membuat pilar "E" menjadi yang paling kritis sekaligus paling sulit dibuktikan adalah satu hal: ia membutuhkan data pengukuran nyata dari lapangan, bukan hanya pernyataan kebijakan. Sebuah perusahaan bisa menulis "kami berkomitmen mengurangi emisi" dalam satu paragraf tapi tanpa data baseline emisi yang valid, komitmen itu tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Di sinilah banyak perusahaan Indonesia masih tersandung.

2. Dari Tren Jadi Kewajiban Hukum: Regulasi ESG di Indonesia 2026

Banyak yang masih memandang ESG sebagai tren dari luar yang "bagus kalau bisa diterapkan." Padahal di Indonesia, kerangka hukumnya sudah ada dan terus diperkuat dan konsekuensinya nyata bagi perusahaan yang tidak patuh.

POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Ini adalah regulasi ESG paling mendasar di Indonesia, berlaku efektif sejak 2017. Mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) setiap tahun kepada OJK paling lambat 30 April.

Isi laporan mencakup: kebijakan keberlanjutan, strategi manajemen risiko ESG, data kinerja lingkungan (emisi GRK, konsumsi energi, pengelolaan limbah), kinerja sosial, dan tata kelola. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berujung pada sanksi: teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

SE OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Petunjuk teknis yang mendetailkan format dan konten Laporan Keberlanjutan termasuk panduan pengungkapan data lingkungan yang selaras dengan standar internasional seperti GRI Standards dan ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Yang Baru di 2026: TKBI Versi 3.0 OJK berencana merilis Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3.0 di tahun 2026 ini sebuah sistem klasifikasi yang menentukan apakah suatu kegiatan usaha termasuk "hijau", "kuning" (transisi), atau tidak berkelanjutan. Versi 3.0 ini akan memperluas cakupan ke sektor pertanian, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), dan sektor limbah menambah sekitar 537 kode KBLI baru yang harus memenuhi kriteria keberlanjutan.

Artinya: lebih banyak jenis bisnis yang kini harus membuktikan klasifikasi hijaunya berdasarkan data, bukan klaim.

Yang Akan Datang: Amandemen POJK dan IFRS S1/S2 (Efektif 2027) OJK sudah mengumumkan rencana amandemen POJK 51/2017 untuk mengadopsi standar IFRS S1 (pengungkapan informasi keberlanjutan umum) dan IFRS S2 (pengungkapan terkait iklim), dengan target efektif Januari 2027. Perusahaan yang mulai mempersiapkan data lingkungannya sekarang akan memiliki keunggulan besar saat regulasi ini berlaku.

Kementerian Perindustrian: Regulasi Dekarbonisasi Industri 2026 Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang Dekarbonisasi Industri yang ditargetkan terbit di 2026. Regulasi ini akan memberikan panduan teknis pengurangan emisi industri menuju target 2050 dan mewajibkan pelaku industri untuk mematuhi persyaratan dan langkah-langkah dalam peta jalan dekarbonisasi.

Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk pelaku usaha yang menghasilkan emisi GRK, kewajiban mencatatkan dan melaporkan aksi mitigasi ke Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sudah berlaku sejak 2021. Emisi GRK yang dilaporkan bukan estimasi ia membutuhkan pengukuran dari sumber emisi yang sesungguhnya.

Regulasi Lingkungan sebagai Fondasi "E" dalam ESG Aspek lingkungan dalam ESG di Indonesia tidak berdiri sendiri ia terhubung langsung dengan kewajiban lingkungan yang sudah ada berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 22 Tahun 2021. Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), kewajiban pemantauan kualitas lingkungan berkala, dan pelaporan kepada DLH adalah bagian dari "E" yang harus tercermin dalam Laporan Keberlanjutan.

3. Masalah Terbesar ESG di Indonesia: Data "E" yang Tidak Bisa Diverifikasi

Dari tiga pilar ESG, "E" (Environmental) adalah yang paling sulit dipenuhi dengan benar karena ia membutuhkan pengukuran objektif terhadap kondisi nyata di lapangan sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat atau diestimasi dengan opini.

Data lingkungan yang dibutuhkan untuk Laporan Keberlanjutan:

Yang sering terjadi di lapangan: banyak perusahaan mencantumkan data-data ini dalam laporan keberlanjutannya tapi datanya bersumber dari estimasi internal, angka yang tidak terverifikasi, atau bahkan disalin dari laporan tahun sebelumnya tanpa pengukuran ulang.

Investor dan regulator yang semakin canggih sekarang meminta bukti pengukuran: laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi, bukan pernyataan internal perusahaan.

4. Greenwashing: Risiko Baru yang Konsekuensinya Nyata

Di tengah meningkatnya tuntutan ESG, muncul praktik yang disebut greenwashing klaim keberlanjutan yang tidak didukung data nyata atau sengaja menyesatkan.

<cite index="34-1">Pengungkapan informasi ESG yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius bagi perusahaan</cite> bukan hanya reputasi yang rusak, tapi sanksi hukum nyata.

Risiko greenwashing di Indonesia kini semakin konkret:

<cite index="36-1">Investor dan pemangku kepentingan lainnya cenderung akan lebih percaya pada data dan klaim yang telah diverifikasi</cite> oleh pihak independen. Ini bukan hanya soal reputasi ia semakin menentukan akses perusahaan terhadap modal.

5. Triple Planetary Crisis: Konteks yang Mempertegas Urgensi

Pada 5 Juni 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) secara resmi mendeklarasikan bahwa Indonesia menghadapi Triple Planetary Crisis secara bersamaan: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Tema global Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026: "Inspired by Nature, For Climate, For Our Future."

Konteks ini memperjelas mengapa regulasi ESG terus diperketat: bukan karena tekanan eksternal semata, tapi karena kondisi lingkungan Indonesia yang membutuhkan respons terukur dari semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.

<cite index="11-1">Pada 2026, iklim tidak lagi menjadi urusan departemen keberlanjutan semata</cite> ia adalah variabel yang mempengaruhi operasional, rantai pasok, akses pembiayaan, dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan.

6. Siapa yang Paling Terpengaruh oleh Tren ESG 2026?

Perusahaan Publik dan Emiten BEI Kewajiban paling tegas Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan ke OJK setiap tahun. Data lingkungan yang tidak terverifikasi semakin berisiko ditolak atau memicu tindak lanjut pengawasan.

Industri Pertambangan, Energi, dan Manufaktur Sektor dengan intensitas lingkungan tertinggi paling banyak diminta data emisi, kualitas air limbah, dan kualitas udara ambien oleh investor dan lembaga pembiayaan. TKBI 3.0 yang mencakup 537+ KBLI baru akan memperluas cakupan ke sektor-sektor yang belum masuk sebelumnya.

Perusahaan yang Berada dalam Rantai Pasok Perusahaan Multinasional Perusahaan yang menjadi pemasok atau mitra dari korporasi asing semakin sering diminta membuktikan kinerja lingkungan mereka sebagai syarat kelanjutan kerja sama. EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) yang mulai berlaku di Eropa mendorong perusahaan multinasional untuk mengaudit rantai pasok globalnya.

Perusahaan yang Mengajukan Green Bond, Green Loan, atau Pembiayaan Berkelanjutan Instrumen pembiayaan hijau mensyaratkan verifikasi klasifikasi hijau TKBI dan data lingkungan yang valid. Perusahaan tanpa data terukur tidak akan memenuhi syarat.

UMKM yang Menjadi Rekanan Perusahaan Besar Dampak trickle-down: perusahaan besar yang harus melaporkan emisi Scope 3 (dari rantai pasoknya) akan mendorong UMKM rekanannya untuk mulai mengukur dan mendokumentasikan kinerja lingkungan.

7. Langkah Konkret: Dari Mana Memulai?

Langkah 1 Tetapkan Baseline Data Lingkungan Sebelum bisa melaporkan perbaikan, perusahaan harus tahu kondisi awalnya. Pengukuran baseline mencakup emisi GRK dari semua sumber operasional, kualitas air limbah effluen, kualitas udara di area operasional, dan kondisi kualitas tanah serta badan air di sekitar fasilitas.

Langkah 2 Pastikan Data Berasal dari Sumber yang Bisa Diverifikasi Data lingkungan untuk ESG reporting harus berasal dari pengujian oleh laboratorium terakreditasi KAN  bukan estimasi internal. Akreditasi KAN adalah jaminan bahwa metode pengujian, peralatan, dan kompetensi analis memenuhi standar nasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah 3 Bangun Sistem Pemantauan Berkala, Bukan Insidental Pemantauan sekali dalam beberapa tahun tidak cukup untuk mendukung pelaporan ESG yang konsisten. Bangun jadwal pemantauan berkala yang selaras dengan frekuensi kewajiban dokumen lingkungan dan siklus pelaporan Laporan Keberlanjutan.

Langkah 4 Integrasikan Data Lingkungan ke dalam Laporan Keberlanjutan Data hasil pengujian laboratorium harus diterjemahkan ke dalam metrik yang dapat dilaporkan sesuai standar GRI, IFRS S2, atau format yang diwajibkan POJK 51/2017.

Langkah 5 Persiapkan untuk Verifikasi Independen Laporan Keberlanjutan yang akan semakin bernilai ke depan adalah yang datanya sudah diverifikasi pihak independen. Mulai membangun jejak data yang konsisten dari sekarang.

Layanan Greenlab

ESG di 2026 tidak bisa lagi diisi dengan narasi dan komitmen tanpa data. Regulator, investor, dan mitra bisnis semakin meminta satu hal: bukti yang bisa diverifikasi. Dan dalam konteks pilar "E" (Environmental), bukti itu hanya bisa datang dari satu sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum: hasil pengujian laboratorium yang terakreditasi KAN.

Greenlab Indonesia mendampingi perusahaan dari berbagai sektor dalam membangun fondasi data lingkungan yang valid untuk kebutuhan pelaporan ESG dan Laporan Keberlanjutan, mencakup:

• Pengujian emisi GRK dari cerobong industri parameter O₂, CO, CO₂, CH₄, NOx, SO₂, dan partikulat isokinetik; menggunakan alat Apex Instruments XD-502 standar metode referensi EPA, sebagai input pelaporan ke SRN PPI sesuai Perpres No. 98 Tahun 2021
• Pengujian kualitas udara ambien PM2.5, PM10, TSP, SO₂, NO₂, CO, Pb; data baseline dan pemantauan berkala sesuai PP No. 22 Tahun 2021
• Pengujian kualitas air limbah effluen BOD, COD, TSS, logam berat, parameter spesifik industri; pemantauan kepatuhan baku mutu sebagai bagian dari dokumen lingkungan dan pelaporan ESG
• Pengujian kualitas air permukaan dan air tanah verifikasi tidak adanya dampak pencemaran dari operasional, data krusial untuk pengungkapan risiko lingkungan dalam IFRS S2
• Pengujian lingkungan kerja kebisingan, debu, gas berbahaya, iklim kerja; data "S" (Social) dalam ESG terkait keselamatan pekerja sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018
• Karakterisasi dan uji TCLP limbah B3 mendukung pengungkapan data pengelolaan limbah dalam Laporan Keberlanjutan

Sejak 2018, Greenlab Indonesia telah mendampingi berbagai klien di sektor industri, konstruksi, pertambangan, dan jasa dalam memenuhi kewajiban pemantauan lingkungan dari PT Waskita Karya di sektor konstruksi hingga Dinas Lingkungan Hidup di berbagai kabupaten/kota. Lebih dari 3.300 kegiatan pemantauan lingkungan di 38 provinsi menjadikan Greenlab memahami kebutuhan data lingkungan yang beragam di berbagai kondisi operasional, regulasi daerah, dan sektor industri.

Di era di mana data lingkungan adalah aset strategis perusahaan bukan hanya kewajiban administratif konsultasikan kebutuhan pengujian dan pemantauan lingkungan Anda dengan tim Greenlab Indonesia. Mulai dari baseline pertama, sampai siklus pelaporan ESG yang konsisten dan dapat diverifikasi.

• Cikuray, Garut BPBD setempat menyoroti alih fungsi lahan Gunung Cikuray menjadi area pertanian yang memicu kekhawatiran serupa
• Cilacap dan Banjarnegara wilayah dengan karakteristik geografis mirip Cisarua yang sama-sama rawan longsor akibat tekanan pertanian intensif di lereng
• Kawasan lereng Pegunungan Burangrang secara keseluruhan pemerintah menargetkan fungsi lindung lereng pegunungan ini tetap terjaga demi keselamatan warga yang bermukim di wilayah bawah

• Audit menyeluruh terhadap RTRW di kawasan dataran tinggi yang mengalami ekspansi pertanian hortikultura
• Terapkan KLHS secara konsisten sebelum menyetujui perubahan fungsi lahan di kawasan dengan kemiringan tinggi
• Lakukan pemetaan kawasan rawan bencana berbasis data ilmiah (citra satelit, drone, uji geoteknik), bukan asumsi

• Pertimbangkan sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman keras dengan tanaman hortikultura untuk menjaga struktur tanah
• Terapkan teknik terasering yang benar pada lahan miring untuk mengurangi laju erosi
• Konsultasikan rencana ekspansi lahan dengan dinas terkait, terutama di kawasan yang sudah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana

• Pastikan setiap rencana pemanfaatan lahan baru dilengkapi kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang valid
• Lakukan uji kualitas tanah dan air secara berkala untuk memantau perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas di sekitarnya
• Libatkan ahli lingkungan dalam proses perencanaan, bukan hanya saat dokumen AMDAL/UKL-UPL sudah harus diserahkan

• Pengujian kualitas tanah untuk memahami struktur, kapasitas penyerapan air, dan tingkat kestabilan lahan di kawasan dengan risiko erosi atau longsor
• Pengujian kualitas air sungai dan air permukaan di kawasan hulu maupun hilir untuk memantau dampak sedimentasi dan pencemaran pasca-perubahan tutupan lahan
• Environmental modeling untuk mendukung kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai bagian dari KLHS, AMDAL, atau UKL-UPL
• Pendampingan dokumen lingkungan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang membutuhkan data valid sebelum melakukan perubahan fungsi lahan di kawasan dataran tinggi atau lereng kritis

• Katering korporat untuk kantor besar atau pabrik
• Katering rumah sakit dan panti jompo
• Dapur hotel yang melayani ratusan tamu
• Kantin sekolah dan kampus
• Katering pernikahan dan acara massal
• Layanan food delivery berskala tinggi

• Kualitas air yang digunakan di dapur
• Swab test permukaan peralatan dan meja persiapan
• Uji mikrobiologi sampel makanan matang sebelum distribusi (terutama untuk katering dengan volume sangat besar)

• Hotel yang melayani ratusan tamu breakfast setiap pagi
• Katering korporat yang mendistribusikan makan siang ke ribuan karyawan
• Dapur rumah sakit yang memasok makanan pasien setiap hari
• Kantin sekolah dan kampus dengan jumlah porsi besar
• Platform food delivery yang bermitra dengan dapur-dapur kecil tanpa standar terverifikasi

• Pengujian kualitas air higiene sanitasi parameter E. coli, Total Coliform, fisika dan kimia sesuai Permenkes No. 32 Tahun 2017, untuk memastikan air yang digunakan di dapur katering memenuhi standar keamanan pangan
• Pengujian usap alat / swab test mikrobiologi verifikasi kebersihan permukaan peralatan masak, talenan, meja persiapan, dan peralatan saji secara objektif, bukan hanya visual
• Pengujian kualitas air minum untuk depot air minum, instalasi air dalam gedung hotel, dan fasilitas F&B yang menyajikan air minum kepada konsumen
• Pengujian kualitas air limbah dapur memastikan sistem drainase tidak menjadi sumber pencemaran balik ke area produksi, sesuai Permen LHK No. 68 Tahun 2016

Tangan sudah dicuci pakai sabun sebelum makan. Makanan dimasak sendiri di rumah, bukan beli di luar. Tidak jajan sembarangan. Minum air dari galon bermerk, bukan air keran. Tapi tetap saja sakit perut, mual, atau diare.

Kalau ini terdengar familiar, kemungkinan besar masalahnya bukan di tangan. Ada jalur kontaminasi lain yang sedang bekerja tanpa disadari jalur yang jarang masuk dalam kampanye kesehatan umum, tapi justru sering menjadi penyebab utama penyakit berbasis lingkungan di Indonesia.

Cuci tangan adalah langkah penting. Tapi ia hanya satu dari banyak titik dalam rantai yang jauh lebih panjang.

1. Kenapa Cuci Tangan Saja Tidak Cukup?

Penyakit seperti diare, tifus, hepatitis A, dan berbagai infeksi saluran pencernaan lainnya dikategorikan sebagai penyakit berbasis lingkungan karena sumbernya bukan hanya perilaku individu, melainkan kondisi sanitasi lingkungan secara keseluruhan.

WHO menggambarkan jalur penularan ini lewat model yang dikenal sebagai F-Diagram: semuanya berawal dari Feces (tinja) dan bisa menyebar melalui lima jalur:

Mencuci tangan dengan sabun hanya memutus jalur pertama Fingers. Empat jalur lainnya bisa tetap aktif meskipun tangan sudah bersih. Inilah mengapa seseorang yang rajin cuci tangan pun masih bisa sakit jika lingkungan di sekitarnya tidak memenuhi standar sanitasi yang memadai.

2. Titik-Titik Kontaminasi yang Paling Sering Terlewat

Air yang Digunakan untuk Memasak dan Mencuci Bahan Makanan

Ini adalah celah terbesar yang paling jarang disadari. Sebagian orang sudah minum air galon atau air matang, tapi menggunakan air sumur atau air keran langsung untuk mencuci beras, mencuci sayuran, mencuci buah, atau mengisi panci masak.

Jika air sumur atau air keran tersebut mengandung bakteri E. coli atau Salmonella, bahan makanan yang "dicuci" dengan air itu justru terpapar kontaminan. Bahan makanan yang kemudian dimasak sampai matang memang akan terbunuh bakterinya — tapi sayuran yang dimakan mentah, buah-buahan, atau alat makan yang dibilas air sama tidak akan mendapat perlindungan yang sama.

Kontaminasi Silang (Cross-Contamination)

Kontaminasi silang terjadi ketika patogen dari bahan mentah berpindah ke makanan matang melalui perantara — tangan, alat masak, talenan, atau permukaan dapur yang sama.

Skenario yang sering terjadi:

• Memotong ayam mentah dengan talenan yang sama dengan yang dipakai untuk memotong sayuran matang
• Meletakkan daging mentah di atas rak yang sama (atau di dekat) makanan matang di kulkas
• Menggunakan pisau yang sama untuk memotong bahan mentah dan buah yang akan dimakan langsung
• Tangan yang habis menyentuh daging mentah menyentuh makanan matang sebelum dicuci

Salmonella dari daging mentah, Listeria dari produk susu mentah, dan berbagai patogen lain bisa dengan mudah pindah melalui jalur ini  bahkan ketika tangan sudah dicuci sebelum makan.

Suhu Penyimpanan yang Salah

Bakteri penyebab penyakit tidak hanya datang dari luar. Mereka juga berkembang biak di dalam makanan yang sudah dimasak jika disimpan pada suhu yang salah.

Zona bahaya suhu untuk pertumbuhan bakteri adalah antara 4°C hingga 60°C  rentang di mana bakteri seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, dan Clostridium perfringens dapat berkembang biak dengan cepat.

Makanan yang "dipanaskan ulang" tidak otomatis aman. Toksin yang diproduksi oleh bakteri tertentu — seperti Staphylococcus aureus — tidak hancur meskipun makanan dipanaskan kembali sampai mendidih.

Lalat dan Vektor Lain

Seekor lalat rumah bisa membawa lebih dari 100 jenis patogen di kakinya, termasuk Salmonella, E. coli, dan berbagai bakteri penyebab diare lainnya. Lalat berpindah dari sampah organik, kotoran hewan, atau saluran terbuka langsung ke makanan yang terbuka di atas meja.

Di dapur dengan sanitasi lingkungan yang buruk sampah tidak tertutup, selokan terbuka berbau, atau terdapat genangan air  kepadatan lalat bisa sangat tinggi dan menjadi vektor penularan yang efektif meskipun kebersihan personal penghuninya baik.

Permukaan dan Peralatan Dapur yang Terkontaminasi

Spons, lap dapur, talenan kayu, dan bak cuci piring adalah permukaan yang paling sering mengandung bakteri patogen dalam konsentrasi tinggi di rumah tangga. Tanpa desinfeksi yang tepat, spons bekas mencuci piring dari semalam bisa mengandung jutaan koloni bakteri  dan setiap kali digunakan, bakteri itu berpindah ke peralatan yang "dicuci."

3. Fakta Sanitasi Lingkungan di Indonesia

Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Indonesia mencapai 82,36%. Namun di balik angka ini, masih ada sekitar 17,64% rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak — dan angka sanitasi aman yang benar-benar memutus jalur kontaminasi tinja ke lingkungan jauh lebih rendah dari itu.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa diare masih menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak di bawah lima tahun di Indonesia. Insiden diare cenderung lebih tinggi di daerah dengan sanitasi yang buruk, akses air bersih yang terbatas, dan tingkat kesadaran kesehatan yang rendah.

Yang perlu digarisbawahi: tingginya angka penyakit berbasis lingkungan ini tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan cuci tangan. Sering kali ia disebabkan oleh kondisi sanitasi lingkungan di sekitar yang tetap menyisakan jalur kontaminasi air yang digunakan tidak memenuhi standar, pengendalian vektor (lalat, tikus) yang tidak memadai, atau sistem pembuangan limbah yang tidak mencegah pencemaran.

4. Apa Kata Regulasi? Kerangka Hukum Sanitasi Lingkungan di Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk sanitasi lingkungan. Masalahnya, sebagian besar masyarakat  dan bahkan pelaku usaha kecil sekalipun belum menyadari bahwa standar ini ada dan sebagian berlaku langsung untuk mereka.

PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar operasional upaya kesehatan lingkungan di Indonesia. Mengatur kewajiban pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan pada berbagai media: air, udara, tanah, pangan, dan sarana prasarana. Selanjutnya dijabarkan dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana.

Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi Regulasi ini secara khusus mengatur kualitas air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari di luar minum  termasuk mencuci bahan makanan, memasak, membersihkan peralatan masak, dan sanitasi tubuh. Ini berbeda dari standar air minum.

Air untuk keperluan higiene sanitasi dipersyaratkan memenuhi standar tertentu, termasuk parameter E. coli yang harus 0 per 100 mL untuk air yang kontak dengan makanan. Ini berarti air yang digunakan untuk mencuci sayuran, membilas piring, atau mencuci tangan di area persiapan makanan pun perlu memenuhi standar, bukan hanya air yang diminum langsung.

PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Mewajibkan setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan mulai dari proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, hingga peredaran pangan  untuk memenuhi persyaratan sanitasi. Ini mencakup industri rumahan, warung makan, katering, hingga hotel dan restoran.

Permenkes No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga Menetapkan 6 prinsip higiene sanitasi yang wajib diterapkan oleh semua usaha jasa boga, katering, dan industri makanan:

Permenkes ini juga mewajibkan penjamah makanan untuk memiliki Sertifikat Higiene Sanitasi yang menunjukkan kompetensi dalam keamanan pangan.

Kepmenkes No. 942 Tahun 2003 tentang Higiene Sanitasi Makanan Jajanan Khusus mengatur persyaratan higiene sanitasi untuk penjual makanan jajanan  termasuk pedagang kaki lima, kantin sekolah, dan warung makan kecil. Mencakup persyaratan lokasi berjualan, peralatan, bahan makanan, cara pengolahan, dan kondisi penjamah.

5. Kelompok yang Paling Rentan

Tidak semua orang memiliki risiko yang sama terhadap penyakit berbasis lingkungan. Kelompok yang sistem imunnya lebih lemah atau yang lebih banyak terpapar adalah yang paling rentan:

6. Langkah Praktis yang Sering Terlewat

Di Dapur Rumah Tangga

• Cuci sayuran dan buah dengan air yang memenuhi standar air higiene sanitasi bukan hanya air yang "terlihat bersih"
• Gunakan talenan berbeda untuk bahan mentah (daging, ikan, unggas) dan bahan yang dimakan langsung (buah, sayuran mentah)
• Simpan makanan matang di kulkas dalam waktu maksimal 2 jam setelah dimasak; jangan biarkan di suhu ruang lebih lama dari itu
• Ganti spons cuci piring secara rutin (idealnya setiap 1-2 minggu) dan desinfeksi dengan air panas atau larutan pemutih encer
• Tutup selalu makanan yang disajikan di meja untuk menghindari lalat
• Periksa suhu kulkas secara berkala  kulkas yang baik seharusnya di bawah 4°C

Di Usaha Makanan (Warung, Katering, Kantin)

• Pastikan sumber air yang digunakan untuk memasak dan mencuci peralatan memenuhi standar Permenkes No. 32/2017  lakukan pengujian berkala jika menggunakan air sumur
• Terapkan prosedur FIFO (First In First Out) untuk bahan baku  yang lebih lama masuk digunakan lebih dulu
• Pastikan penjamah makanan dalam kondisi sehat, tidak sedang mengalami diare, luka terbuka di tangan, atau infeksi kulit
• Simpan catatan higiene sanitasi sebagai bagian dari operasional harian, bukan hanya saat ada inspeksi

Layanan Greenlab

Cuci tangan penting tapi bukan titik lemah satu-satunya dalam rantai sanitasi. Bagi usaha yang menyajikan makanan atau minuman kepada orang lain hotel, rumah sakit, katering, kantin sekolah, restoran, atau depot air minum  satu titik lemah dalam rantai sanitasi bisa berdampak jauh lebih luas dari sekadar satu kasus sakit perut.

Dua dari jalur kontaminasi yang paling sulit dikendalikan tanpa data objektif adalah kualitas air yang digunakan di dapur dan kondisi peralatan yang bersentuhan dengan makanan. Keduanya tidak bisa dinilai hanya dengan melihat  keduanya membutuhkan pengujian laboratorium.

Greenlab Indonesia menyediakan layanan pengujian yang terakreditasi KAN untuk mendukung kepatuhan higiene sanitasi di fasilitas pangan dan layanan publik:

• Pengujian kualitas air untuk keperluan higiene sanitasi, mengacu pada parameter Permenkes No. 32 Tahun 2017  mencakup parameter fisika (kekeruhan, suhu, warna, TDS), kimia (pH, nitrat, nitrit, kesadahan, zat organik), dan mikrobiologi (E. coli, Total Coliform) yang wajib 0 per 100 mL untuk air yang kontak dengan makanan
• Pengujian kualitas air minum sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023, untuk depot air minum (DAM), instalasi air minum dalam gedung, dan fasilitas publik
• Pengujian usap alat (swab test) untuk permukaan peralatan masak, talenan, meja persiapan, dan peralatan saji mengidentifikasi keberadaan kontaminan mikrobiologi pada permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan
• Pengujian kualitas air limbah dapur dan hasil pencucian peralatan, untuk memastikan sistem drainase tidak menjadi sumber pencemaran balik ke area produksi

Greenlab Indonesia telah mendampingi berbagai klien di sektor hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan industri pangan dalam memenuhi persyaratan higiene sanitasi lingkungan  dengan hasil pengujian yang valid secara regulasi karena dilakukan oleh laboratorium terakreditasi KAN. Sejak 2018, Greenlab telah menyelesaikan lebih dari 3.300 kegiatan pemantauan lingkungan di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Untuk kebutuhan pengujian kualitas air higiene sanitasi, uji usap alat, atau pemantauan kualitas air minum di fasilitas Anda, konsultasikan langsung dengan tim Greenlab Indonesia.