Longsor Cisarua: Kenapa Kebun Kentang dan Paprika Disebut Jadi Pemicunya?
Greenlab Indonesia
Tuesday, 30 Jun 2026
Sabtu dini hari, 24 Januari 2026, sekitar pukul 03.00 WIB. Warga Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, masih terlelap saat material tanah dan lumpur dalam jumlah besar menimbun puluhan rumah. Hingga proses evakuasi berlangsung beberapa hari, puluhan jenazah berhasil dievakuasi, sebagian masih dalam proses identifikasi.
Yang membuat kejadian ini menarik perhatian secara nasional bukan hanya jumlah korbannya tapi penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang secara spesifik menunjuk satu hal yang terdengar tidak terduga: tanaman kentang, kol, dan paprika.
Bagaimana sayuran yang ada di meja makan kita setiap hari bisa dikaitkan dengan bencana yang merenggut nyawa puluhan orang?
1. Curah Hujan "Tidak Ekstrem" Lalu Kenapa Longsornya Sebesar Itu?
Penjelasan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) justru dimulai dengan sesuatu yang mengejutkan: hujan yang memicu longsor Cisarua, menurut data BMKG, sebenarnya tidak tergolong ekstrem.
Wilayah Cisarua tercatat mengalami curah hujan selama empat hari berturut-turut dengan intensitas rata-rata 68 milimeter per hari. Menteri Hanif menjelaskan bahwa secara klimatologis, angka tersebut tidak tergolong ekstrem dibandingkan dengan wilayah lain, seperti di Sumatera yang memiliki intensitas hujan jauh lebih tinggi namun memiliki ketahanan lanskap yang berbeda.
Ini adalah poin krusial. Jika curah hujannya saja tidak ekstrem, tapi dampaknya begitu besar, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan "kenapa hujannya deras" melainkan "kenapa tanahnya begitu rapuh sampai tidak bisa menahan hujan sebesar itu?"
Curah hujan ini memang menjadi pemicu, namun dengan intensitas sekitar 68 milimeter per hari, sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa kejadian bencana di wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang perlu dievaluasi secara mendalam.
2. Jejak yang Ditemukan: Kebun Sayuran di Lereng Gunung
Saat meninjau langsung lokasi bencana, Menteri Hanif menyoroti satu pemandangan yang konsisten: perkebunan sayuran yang makin marak dan meluas di area longsor kol, kubis, paprika, dan tanaman hortikultura lainnya.
Yang membuat temuan ini lebih spesifik adalah penjelasan tentang asal-usul tanaman tersebut. Tanaman-tanaman tersebut bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah subtropis seperti Chile, Peru, dan kawasan Pegunungan Andes di Amerika Selatan yang secara alami tumbuh di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.
Lereng-lereng gunung yang sebelumnya ditumbuhi pohon keras dengan sistem perakaran dalam, berubah menjadi lahan sayuran terbuka dengan sistem perakaran yang jauh lebih dangkal dan musiman.
Perubahan jenis vegetasi ini secara langsung mengurangi kapasitas lereng untuk menahan air dan menstabilkan struktur tanahnya sendiri. Saat hujan turun empat hari berturut-turut, tanah yang sudah kehilangan "jangkar" alaminya tidak mampu menahan beban air tambahan dan akhirnya bergerak.
3. Bukan Cuma Soal Tanaman: Akar Masalahnya Adalah Permintaan Pangan Kota
Yang menarik dari analisis Menteri Hanif adalah bagaimana ia menarik garis hubungan yang lebih luas: perubahan fungsi lahan ini dipicu oleh urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan pangan tertentu.
Perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan semakin tinggi permintaan terhadap kentang, kol, dan paprika untuk kebutuhan rumah tangga, restoran, hingga industri makanan olahan secara tidak langsung mendorong perluasan lahan pertanian ke wilayah dataran tinggi yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan penyangga ekologis.
Ini menggambarkan sebuah rantai kausalitas yang panjang dan sering tidak terlihat oleh konsumen di kota:
Permintaan pasar kota terhadap sayuran subtropis → petani memperluas lahan ke dataran tinggi → hutan/kawasan penyangga berubah jadi lahan pertanian terbuka → kapasitas lereng menahan air menurun drastis → saat hujan turun, tanah tidak mampu menahan beban → longsor
Tahun 2025 dulu tidak semasif ini, sehingga ini membawa dampak pertanian naik ke gunung dan membuka lahan pertanian seperti ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukan kondisi statis melainkan tren yang terus meningkat dalam waktu relatif singkat.
4. Apa Kata Regulasi? Kerangka Hukum yang Seharusnya Mencegah Ini
Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum yang dirancang khusus untuk mencegah situasi seperti ini sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 18 UU ini mewajibkan setiap kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum disahkan. Prinsip dasarnya: jika daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, kegiatan yang menjadi penyebabnya tidak diperbolehkan lagi.
PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan KLHS, termasuk muatan wajib yang harus dianalisis:
Apabila hasil KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, maka kebijakan, rencana, atau program terkait wajib diperbaiki sesuai rekomendasi KLHS, dan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Mengatur kewajiban kawasan lindung termasuk lereng dengan kemiringan tertentu, daerah resapan air, dan kawasan rawan bencana untuk dilindungi dari kegiatan yang mengubah fungsi ekologisnya. Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.
Permen LHK No. 6 Tahun 2021 jo. Permen LHK No. 9 Tahun 2024 terkait Kawasan Rawan Bencana Mendukung kerangka identifikasi kawasan rawan bencana, termasuk kewajiban kajian geoteknik dan lingkungan sebelum alih fungsi lahan di kawasan berisiko tinggi.
Respons Pemerintah Pasca-Bencana Penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat darurat, melainkan harus berbasis kajian ilmiah yang komprehensif. KLH/BPLH akan menurunkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengevaluasi secara mendalam kondisi lanskap, dan akan mendampingi pemerintah daerah dalam mengaudit rencana tata ruang serta memperkuat upaya mitigasi bencana berbasis ekosistem. "Kalau bicara lingkungan, tidak bisa mengira-ngira. Harus saintis," tegas Menteri Hanif.
5. Bukan Kasus Tunggal: Pola yang Berulang di Banyak Daerah
Cisarua bukan satu-satunya wilayah dengan kerentanan serupa. Beberapa daerah lain di Jawa menunjukkan pola alih fungsi lahan yang hampir identik:
6. Dampak Berlapis: Bukan Hanya Korban Jiwa
Selain korban jiwa yang menjadi sorotan utama, longsor akibat alih fungsi lahan membawa dampak lingkungan jangka panjang yang sering tidak langsung terlihat:
7. Apa yang Bisa Dilakukan?
Untuk Pemerintah Daerah
Layanan Greenlab
Longsor Cisarua menunjukkan dengan jelas bahwa keputusan mengubah fungsi lahan sekecil mengganti hutan dengan kebun sayuran bisa berakibat fatal jika tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang valid. Curah hujan yang "tidak ekstrem" bisa menjadi bencana besar ketika kapasitas lereng menahan air sudah jauh menurun, dan ini hanya bisa diketahui melalui pengujian dan kajian yang sistematis bukan asumsi visual.
Greenlab Indonesia, sebagai laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN, mendukung kebutuhan kajian dan pemantauan lingkungan yang relevan dengan situasi seperti ini, termasuk:
Kasus Cisarua mengingatkan bahwa kajian lingkungan bukan formalitas administratif, melainkan instrumen pencegahan yang nyata. Konsultasikan kebutuhan pengujian tanah, air, dan kajian lingkungan untuk perencanaan tata ruang atau perubahan fungsi lahan Anda dengan tim Greenlab Indonesia.
Yang membuat kejadian ini menarik perhatian secara nasional bukan hanya jumlah korbannya tapi penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang secara spesifik menunjuk satu hal yang terdengar tidak terduga: tanaman kentang, kol, dan paprika.
Bagaimana sayuran yang ada di meja makan kita setiap hari bisa dikaitkan dengan bencana yang merenggut nyawa puluhan orang?
Penjelasan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) justru dimulai dengan sesuatu yang mengejutkan: hujan yang memicu longsor Cisarua, menurut data BMKG, sebenarnya tidak tergolong ekstrem.
Wilayah Cisarua tercatat mengalami curah hujan selama empat hari berturut-turut dengan intensitas rata-rata 68 milimeter per hari. Menteri Hanif menjelaskan bahwa secara klimatologis, angka tersebut tidak tergolong ekstrem dibandingkan dengan wilayah lain, seperti di Sumatera yang memiliki intensitas hujan jauh lebih tinggi namun memiliki ketahanan lanskap yang berbeda.
Ini adalah poin krusial. Jika curah hujannya saja tidak ekstrem, tapi dampaknya begitu besar, maka pertanyaan yang harus dijawab bukan "kenapa hujannya deras" melainkan "kenapa tanahnya begitu rapuh sampai tidak bisa menahan hujan sebesar itu?"
Curah hujan ini memang menjadi pemicu, namun dengan intensitas sekitar 68 milimeter per hari, sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa kejadian bencana di wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang perlu dievaluasi secara mendalam.
Saat meninjau langsung lokasi bencana, Menteri Hanif menyoroti satu pemandangan yang konsisten: perkebunan sayuran yang makin marak dan meluas di area longsor kol, kubis, paprika, dan tanaman hortikultura lainnya.
Yang membuat temuan ini lebih spesifik adalah penjelasan tentang asal-usul tanaman tersebut. Tanaman-tanaman tersebut bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah subtropis seperti Chile, Peru, dan kawasan Pegunungan Andes di Amerika Selatan yang secara alami tumbuh di ketinggian 800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut.
Lereng-lereng gunung yang sebelumnya ditumbuhi pohon keras dengan sistem perakaran dalam, berubah menjadi lahan sayuran terbuka dengan sistem perakaran yang jauh lebih dangkal dan musiman.
| Karakteristik Vegetasi | Pohon Keras (Hutan Asli) | Tanaman Hortikultura (Kentang/Kol/Paprika) |
|---|---|---|
| Kedalaman akar | Dalam, mencengkeram lapisan tanah bawah | Dangkal, hanya di lapisan permukaan |
| Umur tanaman | Tahunan, terus tumbuh dan menguatkan struktur tanah | Musiman, dipanen dan ditanam ulang berkali-kali |
| Tutupan tanah | Rapat, terus-menerus sepanjang tahun | Terbuka di antara musim tanam, rawan erosi |
| Penyerapan air | Bertahap melalui sistem akar yang kompleks | Cepat jenuh, air mengalir di permukaan |
| Pengolahan tanah | Minimal | Intensif dibajak, digemburkan setiap musim tanam |
Yang menarik dari analisis Menteri Hanif adalah bagaimana ia menarik garis hubungan yang lebih luas: perubahan fungsi lahan ini dipicu oleh urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan pangan tertentu.
Perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan semakin tinggi permintaan terhadap kentang, kol, dan paprika untuk kebutuhan rumah tangga, restoran, hingga industri makanan olahan secara tidak langsung mendorong perluasan lahan pertanian ke wilayah dataran tinggi yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan penyangga ekologis.
Ini menggambarkan sebuah rantai kausalitas yang panjang dan sering tidak terlihat oleh konsumen di kota:
Permintaan pasar kota terhadap sayuran subtropis → petani memperluas lahan ke dataran tinggi → hutan/kawasan penyangga berubah jadi lahan pertanian terbuka → kapasitas lereng menahan air menurun drastis → saat hujan turun, tanah tidak mampu menahan beban → longsor
Tahun 2025 dulu tidak semasif ini, sehingga ini membawa dampak pertanian naik ke gunung dan membuka lahan pertanian seperti ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukan kondisi statis melainkan tren yang terus meningkat dalam waktu relatif singkat.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum yang dirancang khusus untuk mencegah situasi seperti ini sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 18 UU ini mewajibkan setiap kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebelum disahkan. Prinsip dasarnya: jika daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah terlampaui, kegiatan yang menjadi penyebabnya tidak diperbolehkan lagi.
PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan KLHS, termasuk muatan wajib yang harus dianalisis:
| Materi Wajib dalam KLHS | Relevansi dengan Kasus Cisarua |
|---|---|
| Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Apakah lereng masih mampu menahan beban pertanian intensif? |
| Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup | Risiko longsor akibat perubahan tutupan lahan |
| Kinerja layanan/jasa ekosistem | Fungsi hutan sebagai penahan air dan penstabil tanah |
| Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | Apakah lahan dimanfaatkan sesuai kemampuannya? |
| Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi iklim | Ketahanan lanskap terhadap curah hujan ekstrem |
| Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | Dampak hilangnya vegetasi asli terhadap ekosistem lokal |
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Mengatur kewajiban kawasan lindung termasuk lereng dengan kemiringan tertentu, daerah resapan air, dan kawasan rawan bencana untuk dilindungi dari kegiatan yang mengubah fungsi ekologisnya. Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.
Permen LHK No. 6 Tahun 2021 jo. Permen LHK No. 9 Tahun 2024 terkait Kawasan Rawan Bencana Mendukung kerangka identifikasi kawasan rawan bencana, termasuk kewajiban kajian geoteknik dan lingkungan sebelum alih fungsi lahan di kawasan berisiko tinggi.
Respons Pemerintah Pasca-Bencana Penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat darurat, melainkan harus berbasis kajian ilmiah yang komprehensif. KLH/BPLH akan menurunkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengevaluasi secara mendalam kondisi lanskap, dan akan mendampingi pemerintah daerah dalam mengaudit rencana tata ruang serta memperkuat upaya mitigasi bencana berbasis ekosistem. "Kalau bicara lingkungan, tidak bisa mengira-ngira. Harus saintis," tegas Menteri Hanif.
Cisarua bukan satu-satunya wilayah dengan kerentanan serupa. Beberapa daerah lain di Jawa menunjukkan pola alih fungsi lahan yang hampir identik:
- Cikuray, Garut BPBD setempat menyoroti alih fungsi lahan Gunung Cikuray menjadi area pertanian yang memicu kekhawatiran serupa
- Cilacap dan Banjarnegara wilayah dengan karakteristik geografis mirip Cisarua yang sama-sama rawan longsor akibat tekanan pertanian intensif di lereng
- Kawasan lereng Pegunungan Burangrang secara keseluruhan pemerintah menargetkan fungsi lindung lereng pegunungan ini tetap terjaga demi keselamatan warga yang bermukim di wilayah bawah
Selain korban jiwa yang menjadi sorotan utama, longsor akibat alih fungsi lahan membawa dampak lingkungan jangka panjang yang sering tidak langsung terlihat:
| Dampak | Mekanisme |
|---|---|
| Pencemaran air sungai pasca-longsor | Material tanah, lumpur, dan residu pupuk/pestisida pertanian terbawa ke aliran sungai |
| Sedimentasi badan air | Material longsor mengendap di sungai dan waduk, mengurangi kapasitas tampung air |
| Hilangnya lapisan tanah subur (topsoil) | Lapisan tanah produktif tersapu, sulit dipulihkan dalam waktu singkat |
| Kerusakan ekosistem hilir | Aliran sungai yang membawa sedimen dan residu kimia berdampak pada kualitas air di hilir |
| Risiko berulang | Lereng yang sudah longsor tetap rentan terhadap longsor susulan jika tidak direhabilitasi dengan benar |
Untuk Pemerintah Daerah
- Audit menyeluruh terhadap RTRW di kawasan dataran tinggi yang mengalami ekspansi pertanian hortikultura
- Terapkan KLHS secara konsisten sebelum menyetujui perubahan fungsi lahan di kawasan dengan kemiringan tinggi
- Lakukan pemetaan kawasan rawan bencana berbasis data ilmiah (citra satelit, drone, uji geoteknik), bukan asumsi
- Pertimbangkan sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman keras dengan tanaman hortikultura untuk menjaga struktur tanah
- Terapkan teknik terasering yang benar pada lahan miring untuk mengurangi laju erosi
- Konsultasikan rencana ekspansi lahan dengan dinas terkait, terutama di kawasan yang sudah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana
- Pastikan setiap rencana pemanfaatan lahan baru dilengkapi kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang valid
- Lakukan uji kualitas tanah dan air secara berkala untuk memantau perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas di sekitarnya
- Libatkan ahli lingkungan dalam proses perencanaan, bukan hanya saat dokumen AMDAL/UKL-UPL sudah harus diserahkan
Longsor Cisarua menunjukkan dengan jelas bahwa keputusan mengubah fungsi lahan sekecil mengganti hutan dengan kebun sayuran bisa berakibat fatal jika tidak didasarkan pada kajian ilmiah yang valid. Curah hujan yang "tidak ekstrem" bisa menjadi bencana besar ketika kapasitas lereng menahan air sudah jauh menurun, dan ini hanya bisa diketahui melalui pengujian dan kajian yang sistematis bukan asumsi visual.
Greenlab Indonesia, sebagai laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN, mendukung kebutuhan kajian dan pemantauan lingkungan yang relevan dengan situasi seperti ini, termasuk:
- Pengujian kualitas tanah untuk memahami struktur, kapasitas penyerapan air, dan tingkat kestabilan lahan di kawasan dengan risiko erosi atau longsor
- Pengujian kualitas air sungai dan air permukaan di kawasan hulu maupun hilir untuk memantau dampak sedimentasi dan pencemaran pasca-perubahan tutupan lahan
- Environmental modeling untuk mendukung kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai bagian dari KLHS, AMDAL, atau UKL-UPL
- Pendampingan dokumen lingkungan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang membutuhkan data valid sebelum melakukan perubahan fungsi lahan di kawasan dataran tinggi atau lereng kritis
Kasus Cisarua mengingatkan bahwa kajian lingkungan bukan formalitas administratif, melainkan instrumen pencegahan yang nyata. Konsultasikan kebutuhan pengujian tanah, air, dan kajian lingkungan untuk perencanaan tata ruang atau perubahan fungsi lahan Anda dengan tim Greenlab Indonesia.
